CERDASBELANJA.ID – Grab bersama OVO meluncurkan Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (PATRIOT).
Adapun PATRIOT adalah program jangkar, untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, serta akselerasi transaksi digital ekosistem terintegrasi di Tawang Arum Balaikota, Surakarta, Jawa Tengah.
Program PATRIOT, menjadi langkah strategis bagi Grab dan OVO untuk membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Diluncurkan di kota Surakarta, program PATRIOT melingkupi beberapa inisiatif dari kedua perusahaan tersebut. Terutama, bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi untuk transaksi online, baik dari sektor ritel maupun pemerintah.
Program Grab dan OVO PATRIOT, berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen besar.
Di antaranya adalah digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga: Grab Jadi Mitra Resmi PON XX Papua 2021, Jamin Mobilitas Aman
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik inisiatif pembayaran secara cashless karena tidak hanya memudahkan penjual dan pembeli, tetapi juga bagi para kepala dinas.
Gibran juga mengatakan, sudah ada 44 pasar tradisional yang disiapkan untuk onboarding pembayaran secara cashless, termasuk di antaranya Pasar Legi dan Purwasari.
“Kami akan melakukan edukasi terhadap penjual dan juga pembeli, agar terbiasa dengan situasi sekarang. Pandemi memaksa kita sebagai pembeli dan penjual, untuk lebih melek digital. Mari kita beri dukungan untuk para UMKM di Indonesia,” jelas Gibran.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, seiring dengan bergeraknya kita ke dalam era ekonomi baru, pemanfaatan teknologi pembayaran digital memiliki peran yang sangat penting.
Upaya Grab dan OVO dalam mendukung perluasan akseptasi QRIS bagi pedagang pasar, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, patut diapresiasi.